Regularisasi Sekolah Gratis Harus Sisip Tepat Tujuan
Achmad Nur Hidayat, seorang ahli kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengatakan bahwa hambatan utama dalam menerapkan program sekolah swasta gratis di Jakarta terkait dengan peraturan dan tata kelola administrasi. Dia menggalakkan kedua hal itu diperkuat supaya program yang dirancang untuk dilaksanakan tahun depan dapat mencapai tujuannya dengan baik.
Kehendak politik dari semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah provinsi, sangat krusial untuk memastikan bahwa program ini dapat https://pn-cikarang.com/ dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kualitas pendidikan juga harus terjaga dengan memeriksa bahwa semua sekolah, sia negeri maupun swasta, memenuhi standar pelayanan minimal (SPM),” kata Achmad ketika dihubungi, kemarin.
Menjelaskan oleh Achmad bahwa lembaga pendidikan swasta telah berperan dalam mendukung pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak Jakarta yang tidak dapat diterima di sekolah pemerintah. Tetapi, masalah biaya seringkali menjadi hambatan bagi orang tua yang akhirnya mengakibatkan terhentinya proses pendidikan anak.
Berhenti Membeda-bedakan di Sektor Pendidikan di Seluruh Dunia.
Diskriminasi yang terdapat di dunia pendidikan perlu dihentikan dengan segera. Tidak boleh ada perbedaan lagi antara siswa yang belajar di sekolah pemerintah dan mereka yang memilih bersekolah di lembaga swasta.
Itu diucapkan oleh Khoirudin, seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dikatakannya, PKS yang menang dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Jakarta akan menjadi ketua Komisi E DPRD karena menginginkan untuk menyelesaikan persoalan utama penduduk Jakarta terutama dalam sektor pendidikan.
Kita menginginkan pendidikan yang menghapuskan perbedaan perlakuan. Saiki wong-wong kasebut sing dianggep anak-anak Jakarta sing sekolah ing negeri, SD negeri gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri, SMP negeri gratis, sing swasta kudu bayar kabeh,” uj.
Pemprov DKI meminta sekolah untuk mengadakan pengumpulan sumbangan bagi korban kebakaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menghimpun 57 kepala sekolah setelah terjadi kebakaran besar di Manggarai, Jakarta Selatan. Semua pimpinan sekolah setuju untuk membuka sumbangan bagi korban kebakaran.
Kami tadi sudah berembuk dan kita sepakat akan melaksanakan pengumpulan dana,” ujar Budi di SDN 05 Manggarai, hari kemarin.
Pendanaan dikumpulkan hingga tiga hari dan dipastikan tidak menghalangi proses belajar mengajar (PBM) untuk guru dan murid. Bukan hanya institusi pendidikan, orangtua siswa yang tidak terkena dampak kebakaran juga diundang untuk ikut serta.
Makanan Nutritif Tidak Perlu Menjadi Masalah Lagi bagi Pengajar
Sampai sekarang, belum ada komunikasi antara wadah-wadah guru dan pemerintah mengenai rencana pelaksanaan program pemberian makanan sehat secara gratis. Berbicara harus sangatlah penting supaya rencana ini bisa tercapai.
Namun kita tidak mengharapkan program ini melibatkan secara teknis guru atau pendidik karena tugas utama guru adalah mengajar, bukan terlibat langsung dalam program gratis makan siang,” ujar Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), kepada Media Indonesia di Jakarta kemarin.
Imam menyatakan bahwa beban kerja di sekolah-sekolah sudah terlalu berat, oleh karena itu tidak boleh memberikan tugas tambahan untuk mengurus program makan siang gratis, entah melalui dapur umum di sekolah.
